Kelud, Sejarah, dan Penyakit Lupa Bangsa Indonesia…

Suasana turunnya lahar hujan yang terjadi di sekitar Desa Pandansari, Ngantang, Malang, Jawa Timur, Selasa (18/2/2014) / KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA

KAMIS, 13 Februari 2014, ketika Gunung Kelud sedang memorakporandakan dan melumpuhkan segalanya, saya teringat dengan berbagai sejarah panjang Kota Kediri di Jawa Timur. Ada cerita mulai dari kerajaan Singosari hingga kutukan keris Mpu Gandring yang mencabut nyawa Tunggul Ametung,  Kebo Ijo, Ken Arok, Anusapati, dan Tohjaya.

Sejarah Kediri punya begitu banyak periodisasi dengan cerita masing-masing. Terlalu banyak untuk diceritakan, apalagi dikaitkan dengan bencana letusan Gunung Kelud itu. Namun, sekelebat ingatan membawa saya pada ucapan salah satu dosen dalam kuliahnya. “Sejarah itu berulang dan sejarah dibuat untuk memproyeksikan masa depan yang lebih baik.”

Ucapan dosen tersebut membuat saya tertegun. Selain letusan Gunung Kelud, ingatan saya langsung terlontar ke sejumlah bencana lain di Indonesia, dari tsunami Aceh hingga letusan Gunung Merapi di Yogyakarta pada 2010 dan Gunung Sinabung yang sekarang masih bergejolak. Buku Worldview: The History of a Concept karya David K Naugle pun segera saya rengkuh.

Immanuel Kant dikutip dalam halaman 58 buku Naugle itu, mengatakan bahwa memperluas istilah persepsi wawasan dunia seseorang bukan hanya dari pemahaman panca indera seseorang terhadap hukum alam semata, tetapi juga berhubungan dengan ketegorisasi pengalaman moralnya.

Ketamakan

Dengan begitu, menurut Kant, sejarah adalah perantara interaksi antara alam dengan hukumnya yang tidak terduga dan juga merupakan perbuatan manusia yang dilakukan secara sadar dan rasional. Jika manusia melalaikan interaksi itu, manusia akan “dibarbarkan” oleh alam.

Maka, saya pun menimang-nimang kondisi bangsa Indonesia hari ini, manusia yang menghuni alam bernama Indonesia. Ada begitu banyak masalah moral. Setiap manusia seolah ingin memiliki segala-galanya. Perbuatan manusia tak lagi menggunakan rasio tapi juga kelicikan.

Sebut saja, maraknya kasus korupsi. “Kalau hakim korup banyak. Tapi Ketua Mahkamah (Konstitusi) ditangkap tangan di dunia ini sepertinya baru terjadi di Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, setelah Akil Mochtar tertangkap tangan dengan dugaan suap.

Lalu, ada pula kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Banten Atut Chosiyah dan keluarganya. Kasus Atut bahkan seolah menegaskan ucapan dosen di salah satu kuliah saya dulu itu, sejarah adalah pengulangan, menarik ingatan jauh ke abad ke-15 ke era kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa.

Kala berkuasa, Sultan Ageng menuntut teguh iman para penguasa di bawah kekuasaannya untuk tak mudah terpikat bujuk rayu dan pemberian hadiah dari VOC. Sultan Ageng tampak menyadari betul niat VOC memonopoli ekonomi di Banten. Taktik divide et impera alias pecah belah VOC, hanya dapat terjadi saat ikatan moral mulai longgar.

Kebesaran Banten mulai memudar pada masa Abdulkahar yang adalah putera mahkota Sultan Ageng. Dia yang lebih dikenal sebagai Sultan Haji mulai mengutamakan kepentingan pribadinya. Kejayaan Banten merosot tajam, ketika Sultan Haji dengan mudah terperosok muslihat VOC yang menyebar isu-isu bohong tentang Sultan Ageng.

Khawatir kehilangan tahta dan kekuasaan, Sultan Haji bersedia bekerja sama dengan VOC untuk merebut kekuasaan dari ayahnya sendiri. Singkat cerita, langkah Sultan Haji menyebabkan kekuatan Banten terpecah. Sultan Ageng dan masyarakat Banten melawan penindasan yang dilakukan oleh Sultan Haji, putra Sultan Ageng sendiri.

Kisah ketamakan harga dan tahta berikut konflik keluarga tersebut bermuara pada runtuhnya Kesultanan Banten. Perkembangan berikutnya dari politik Banten menjadi latar dari buku Max Havelaar karya Eduard Douwes Dekker. Buku ini menggambarkan ketidakpuasan atas sistem pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di  Banten yang membiarkan praktik perbudakan, kerja paksa, dan korupsi oleh bupati pribumi dan keluarganya.

Syarif Hidayat, dalam buku berjudul Politik Lokal di Indonesia karya Gerry Van Klinken dan Henk Schulte, menyebut keterkaitan pola interaksi antara penguasa, pengusaha, dan para jawara yang sudah lama ada di Banten, merupakan cikal bakal berkembangnya dominasi politik dan ekonomi informal.

Dominasi ini rawan penyalahgunaan kebijakan publik, korupsi, dan kolusi. Praktik dominasi ini Syarif sebut sebagai shadow state atau pemerintahan informal, yang di luar negeri mencuat pada era 1990-an.

Gunung es

Kasus dugaan korupsi Akil dan dinasti politik Atut ibarat gunung es dari berbagai masalah yang mencederai fondasi sebuah negara hukum. Persoalan sosial, ekonomi, hukum, agama, hingga olahraga pun sudah terjangkiti korupsi.

Kalau saja para pelaku korupsi ini menghargai sejarah, seharusnya mereka sadar diri bahwa merekalah yang telah dan akan membuat rakyat Indonesia sengsara. Praktik korupsi dan dinasti politik berdasarkan perspektif sudah dapat diproyeksikan bakal berujung gagalnya sebuah pemerintahan, tak jarang berakhir pahit memilukan.

Penggulingan Soeharto di Indonesia atau Hosni Mubarak di Mesir, adalah contoh yang bisa disebut dari pemerintahan berakhir duka. Rakyat yang merasa tak dimanusiakan sudah “dikodratkan” sejarah bakal melawan para tiran.

Padahal, sebaliknya tak sulit menemukan sosok-sosok inspiratif dalam sejarah sebuah negeri. Di Indonesia ada Muhammad Hatta, misalnya. Meski pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia, Hatta hingga akhir hayatnya bahkan tak bisa membeli sepatu bermerek Bally yang lama dia idamkan.

Guntingan iklan sepatu Bally adalah salah satu simpanan yang ditemukan saat Hatta mangkat. Kalau saja Hatta mau memanfaatkan posisi yang pernah dia punya, sangat mudah untuk dia mendapatkan sepasang sepatu bermerek Bally itu, tinggal meminta tolong kepada para duta besar atau pengusaha yang dia kenal.

“Kita sudah cukup hidup sederhana begini, yang kita miliki hanya nama baik. Itu yang harus kita jaga terus.” Begitu kata Meutia Farida Hatta Swasono, putri sulung Hatta, menirukan kalimat sang ayah kepada ibunya, Rahmi Hatta. (Kompas, 9 Agustus 2002).

Soal “sederhana”

Berbicara tentang kesederhanaan, pikiran saya beralih ke sosok Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Nama baik dan kesederhanaan Jokowi saat ini tidak bisa terlepaskan dari ancang-ancang permainan politik para politisi yang ingin mencari suara menjelang Pemilihan Umum 2014.

Permainan politik bahkan tak sungkan memanfaatkan gambar wajah Jokowi dalam baliho besar Erizal Efendi, calon anggota legislatif DPR nomor urut satu dari Partai Nasional Demokrat di Daerah Pemilihan Sumatera Barat II. Bersama gambar mereka, terpampang pula wajah pendiri Nasdem, Surya Paloh. Balihi ini sempat terpampang di Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Padahal, rasanya lebih bijak jika Jokowi dibiarkan terlebih dahulu berkonsentrasi menambah pengalaman tempurnya dengan menyelesaikan mandat mengatasi masalah di Jakarta. Jika mandat itu ditunaikan, Jokowi semestinya akan semakin siap menghadapi masalah yang lebih besar, bernama INDONESIA.

Toh, berbagai kebijakan Jokowi sekarang membuka mata kita bahwa banyak tatatan dasar yang tidak ditempatkan secara ideal di Jakarta. Meski tak ada yang ideal di dunia, tak seharusnya ada justifikasi yang melegitimasi perusakan tatanan dasar Jakarta.

Pertanyaan sederhana saja, apakah kita sudah membangun kesadaran budaya dan kediplinan pribadi untuk tak menjadikan jalanan sebagai tempat berjualan atau membuang sampah sembarangan? Adakah sudah ada kesadaran dan pemahaman bahwa waduk dan bantaran kali sama sekali bukan tempat untuk bermukim warga.

Penyakit

Akhirnya, sebuah kesimpulan muncul di benak saya. Ada yang salah dalam diri kita sendiri dalam menjalankan kehidupan berbangsa. Namun, sepertinya keinginan memperbaiki kesalahan itu kalah oleh keinginan untuk meninggikan diri sendiri.

Kita pun lalai menjadikan sejarah alam sebagai pertimbangan. Banyak ketidakseimbangan antara hukum alam dan perilaku manusia. Padahal sejarah tak akan pernah terpisahkan dari perjalanan bangsa ini. Dalam banyak ketidakseimbangan semacam kondisi hari ini, sejarah mencatat saat itulah beragam bencana alam terjadi.

Bencana memang tetaplah sebuah bencana. Namun, atas sejumlah persoalan masalah kemanusiaan di negeri ini, bencana tersebut rasanya pantas dipahami sebagai “wahyu”, ada relasi tak harmonis antara kita dan alam. Ada sejarah hidup kita sendiri yang lalai tak kita hormati.

Lagi pula, kita tak dapat membantah “tuduhan” alam. Jika kita ingin membantah, meminjam teori Immanuel Kant, maka alam justru hanya semakin memojokkan kita untuk menerima bahwa selama ini kita memang bangsa barbar sehingga layak menerima kemurkaan alam.

“Pembarbaran” itu hari ini tercermin dari makin banyak orang tak puas dengan jatah hidup dan semakin serakah memperkaya diri lewat korupsi. Pembarbaran yang terjadi karena banyak orang tidak lagi menunjukkan kelemahlembutan, tetapi memakai kekerasan untuk membuat pertikaian dan kejahatan. Pembarbaran yang terjadi karena kita tidak mempertahankan tatanan ideal di negeri ini.

Dari letusan Gunung Kelud serta berbagai bencana alam lain di negeri ini kita seharusnya dapat mengambil hikmah sejarah untuk memproyeksikan masa depan yang lebih baik. Jangan sampai pelajaran berharga tersebut hilang ditelan pengulangan sejarah oleh “penyakit lupa” yang sepertinya diidap bangsa ini entah sejak kapan.

#Tulisan ini juga dimuat di Kompas.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: